SEJARAH PERUMUSAN DASAR NEGARA INDONESIA

Semua perjuangan dan pengorbanan para pahlawan tersebut belum mampu mengusir penjajah yang bercokol di negara indonesia masing-masing bertindak sendiri-sendiri dan mempertahankan wilayah masing-masing serta bersifat kedaerahan. Akhirnya, lahirlah kesadaran berkebangsaan terutama kalangan kaum pelajar. Periode di tahun 1908 itulah menjadi awal kebangkitan bangsa indonesia hingga akhrnya terjadi peristiwa kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan ikrar pemersatu bangsa yang di sebut " SUMPAH PEMUDA " yang berisi sebagai berikut

1. kami putra dan putr Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia

2. kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa indonesia

3. Kami putra dan putri Indonesia menjungjung bahasa persatuan bahasa Indonesia

Dengan adanya kesadaran akan kemerdekaan itulah, bangsa Indonesia terus berjuang mempertaruhkan segala daya dan upaya demi tercapainya kemerdekaan hingga pada akhir pendudukan jepang di Indonesia sekitar tahun 1944. Pada saat itu, pemerintah Jepang sudah kalah dan mulai melancarkan politik merangkul bangsa-bangsa Asia agar mendukungnya dalam menghadap Sekutu

salah saru upaya Politik Jepang terhadap Indonesia adalah janji kemerdakaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan janjinya, pada tanggal 1 Maet 1945, pemerintah militer Jepang di pulau jawa yang dipimpin oleh Kumakici Harada mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUKI ) atau dalam bahasa Jepang di sebut  Dokuritsu Zunbi Choosakai. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan hari ulang tahun Kaisar Jepang Tenno Heika dikeluarkan maklumat Gunseiken No. 23 Tanggal 29 April 1945 tentang pembentukan  Dokuritsu Zunbi Choosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUKI ) . BPUKI ini baru di lantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan baru mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. BPUKI beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh orang anggota perwakilan Jepang. Ketua BPUKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, wakil ketua Itibangase Yosio ( Jepang ) dan R.P. Soeroso

Dalam melaksanakan tugasnya, BPUKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi, yang seluruhnya berlangsung di Jakarta, sidang BPUKI tersebut berlangsung sebelum kekalahan kekaisaran jepang terhadap Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi diadakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-undang dasar. Sidang BPUKI dipimpin secara langsung oleh ketua BPUKI, Radjiman Wedyodiningrat

Sidang BPUKI pertama berlangsung antara tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas dasar Negara. Sidang BPUKI kedua berlangsung antara tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 yang membahas bentuk negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar ,ekonomi dan keuangan,pembelaan,pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, sidang tidak resmi, yang hanya dihadiri 38 orang anggota BPUKI, berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, untuk membahas rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang dipimpin oleh Ir. Soekarno ( anggota BPUKI )

Dalam pembicaraan dan pembahasaan mengenai dasar negara merupakan salah satu agenda pembahasan dalam sidang umum yang pertama. Dalam pembahasan mengenai asas dan dasar Indonesia merdeka sekurang-kurangnya ada tiga anggota yang mengemukakan pandangannya, yaitu Mr. Muhammad Yamin ( tanggal 29 Mei 1945 ), Mr. Soepomo ( tanggal 31 Mei 1945 ), dan Ir. Soekarno ( tanggal 1 juni 1945 )